Lokasi Lampu Merah Rawan Kejahatan Di Jakarta

Sebanyak 47 titik lampu merah rawan aksi kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Petugas mengimbau warga atau pengendara kendaraan bermotor agar tetap berhati-hati dan selalu waspada.

Antara lain Jakarta Barat.
Jalan Ketapang, Jalan Gajahmada, Roxi dan Pangeran Jayakarta.

Jakarta Pusat.
Simpang Lima Senen
Rawasari
Depan Pasar Baru.

Jakarta Timur.
Pasar Rebo
Susu Bendera
Cocacola

Jakarta Selatan
Pasar Rumput
Jalan TB Simatupang
Lebak Bulus.

Bekasi
Cikarang
Lampu Merah Metropolitan Mal-Gyant

Depok
Cimanggis
Terminal Bus Depok

Lebih lengkapnya lihat peta.

Gerai McDonald's Kembali Lagi Buka Di Sarinah

Pertengahan tahun 2009 lalu, Bambang Rachmadi terpaksa meninggalkan McDonald's setelah asetnya di PT Bina Nusa Rama beralih ke PT Rekso Nasional Food. Perseteruan antara Bambang dan pihak McDonald's International kemudian terjadi. Bambang lalu mendirikan waralaba baru dengan mengusung nama Tony Jack's tepat 1 Oktober 2009. Lokasinya masih di bekas McDonald's pertama kali berdiri di Indonesia, Gedung Sarinah, Thamrin.

Namun usia Tony Jack's tidak panjang. Setelah lebih dari setahun membuka gerainya di Sarinah, resto cepat saji ini terpaksa ditutup. PT Sarinah terpaksa menenderkan lokasi di lantai dasar itu kepada pihak lain. PT Rekso Nasional Food (produsen Sosro) yang mengusung waralaba McDonald's di Indonesia tidak menyia-nyiakan tawaran itu.
"Ini sebuah kesempatan bisnis," kata  Presiden Direktur PT Rekso Nasional Food Sukowati Sosrodjojo dalam keterangannya di Sarinah, Thamrin, Minggu 13 Februari 2011. Tepat tengah malam nanti, pukul 00.00 WIB, Senin 14 Februari 2011, PT Rekso Nasional Food akan membuka gerai McDonald's yang ke 112 di lokasi itu.

Sekadar mengingatkan, Juni 2009 lalu, Bambang sempat memprotes peralihan aset PT Bina Nusa Rama (perusahaan joint venture Bambang dan McDonald's) ke PT Rekso Nasional Food karena ia merasa tidak dilibatkan dalam penjualan aset 97 restoran. Bambang hanya disisakan 13 gerai, dan setelah penjualan aset itu ia dilarang mengusung nama McDonald's.

Bambang yang kecewa kemudian menggugat McDonald's yang berpusat di Negeri Paman Sam dan pemegang saham baru McDonald's. Ia juga mengajukan uji materi UU Perseroan Terbatas pasal 102 tentang penjualan aset.

Kisruh waralaba ini sempat menjadi sorotan. Komite Tetap Waralaba dan Lisensi Kadin Indonesia Amir Karamoy saat itu sempat mengusulkan agar bisnis waralaba juga diawasi Bapepam-LK agar kasus seperti McDonald's tidak terulang lagi.

Sebab kasus perseteruan McDonald's dengan Bambang Rachmadi diduga terjadi karena tidak adanya mekanisme clean break dalam perjanjian franchise. Padahal dalam PP No. 42 tahun 2007, telah mengatur mekanisme clean break tersebut. Jika ada pemutusan perjanjian waralaba, maka kedua belah pihak diminta untuk sepakat.

Tantowi Yahya Maju Sebagai Balon Gubernur DKI Jakarta

Tantowi Yahya, dikabarkan akan ikut mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012 mendatang. Menurut dia, untuk memutuskan maju dalam pemilihan gubernur mendatang sangat dibutuhkan pemikiran yang matang. Jika desakan terus muncul dan partai politik mendukung, tidak menutup kemungkinan kabar tersebut menjadi kenyataan.

Pria yang menyukai musik country ini menilai, saat ini Jakarta membutuhkan terobosan baru agar Ibu Kota negara ini dapat dihuni warga dengan nyaman dan aman.
“Persoalan di Jakarta sangat sederhana yakni transportasi, kelangkaan ruang publik, dan pengendalian banjir. Perlu konsep baru untuk memecahkan masalah tersebut,” tegas kakak dari raja reality show Helmi Yahya ini.

Jika benar Tantowi akan maju dalam Pilgub DKI nanti, akan semakin menambah catatan artis yang maju dalam perebutan kepala daerah. Selama ini, dari sekian selebritas yang mencalonkan diri, hanya beberapa saja yang berhasil. Itu pun hanya menduduki posisi wakil.

Di antaranya, Dede Yusuf (Wakil Gubernur Jawa Barat), Rano Karno (Wakil Bupati Tangerang), dan Dicky Chandra (Wakil Bupati Garut). Bahkan, seorang artis lain pun saat ini sedang bertarung dalam sengketa pilkada, yakni Andre Taulany (Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan).

Lurah Halim Perdanakusuma, Wajibkan Warga Nyanyi Indonesia Raya Dalam Pengurusan Surat

Belum dua minggu menduduki jabatan sebagai Lurah Halim Perdanakusuma, Yuswil Rasid, membuat ‘kejutan’. Warganya yang akan minta layanan di kantor kelurahan, diwajibkan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu.

“Semangat nasionalisme bangsa belakangan ini mulai mengendor. Karena itu, mereka yang akan minta layanan supaya menyanyikan lagu Indonesia Raya,” tandas Yuswil Rasyid,Kamis, sambil menambahkan tujuan melantunkan lagu kebangsaan tersebut tak lain dan tak bukan

adalah untuk membangkitkan semangat nasionalisme.

Adanya ‘kebijakan’ tersebut, awal mulanya memang tak sedikit mereka terkejut, namun warga yang tengah mengurus surat surat di kantor kelurahan Halim Perdanakusuma yang wilayahnya dibagi habis menjadi 16 RW itu mendukungnya.Bahkan ada sejumlah anggota TNI pun turut memberikan semangat kepada warga dan ikut pula menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Sebelum menetapkan kebijakan tersebut, pihak kelurahan telah melakukan sosialisasi pada warganya,sejak 4 Februari 2011 lalu.Bahkan dirinya menyebar surat edaran yang diberikan kepada pengurus RW,kepala sekolah dengan tembusan ke Danlanud Halim Perdanakusuma, Walikota Jakarta Timur dan Camat Makasar.

Dasar acuannya Peraturan Pemerintah No 44/l958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dalam rangka mempertahankan serta menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.

Sejumlah warga yang ikut menyanyi di kantor kelurahan tersebut, nampak meneteskan air mata.”Saya sangat terharu .Karena teringat masa lalu,” tandas Aci Suwarsih,ibu dari lima anak warga RT 13 RW 04 Kelurahan Halim Perdanakusuma.

Dikatakan setahu dirinya baru kali ini ada lurah yang menetapkan kebijakan tersebut di Jakarta, bahkan mungkin di Indonesia.”Saya mendukung kebijakan Pak Lurah,” tuturnya terus terang.

Hal senada ditandaskan Lusy,50, warga komplek Trikora RT 10/11. Ia juga langsung memberanikan diri untuk tampil ke depan sebagai dirigen, memimpin warga lainnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Dikatakannya kalangan anak-anak kita sudah banyak yang tidak hafal dengan lagu Indonesia Raya. Bahkan ia yakin, Pancasila dan UUD 45 juga banyak yang tidak hafal.”Saya tidak terganggu dengan kebijakan lurah. Malah, saya mendukungnya,” katanya.

Sumber Poskota

UI Career & Scholarship Expo 2011

Universitas Indonesia (UI) kembali akan menggelar UI Career & Scholarship Expo pada 10-12 Februari 2011 di Balairung UI, Depok. Sebanyak 63 perusahaan dan 14 lembaga pendonor beasiswa akan berpartisipasi dalam bursa kerja dan beasiswa di acara tahunan ini.

Direncakan dibuka oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Kamis (10/2/2011), UI Career & Scholarship Expo XI akan diikuti 60 perusahaan dan 14 lembaga pendonor beasiswa yang di antaranya adalah PT Pertamina, Standard Chartered Bank, PT Procter & Gamble Home Product Indonesia, PT Astra International, Total E & P Indonesie, Education USA–AMINEF, Campus France, Embassy of Japan (Education Section), Uni Eropa

(Erasmus Mundus), dan lain-lainnya.

Seperti tahun lalu, rangkaian kegiatan UI Career & Scholarship itu meliputi eksibisi, presentasi perusahaan maupun lembaga pendonor beasiswa, tes seleksi dan wawancara, serta bermacam seminar persiapan melanjutkan studi dan lain-lainnya.
"Kami juga menyediakan fasilitas teknologi menggunakan sistem aplikasi online yang diharapkan memudahkan para pencari informasi lowongan kerja maupun program beasiswa dalam melakukan pendaftaran.

Razia Pelat Nomor Modifikasi

Razia plat nomor kendaraan yang telah di modifikasi akan segera dilaksanakan Polda Metro Jaya, ancaman denda atau  tindakan hukuman kurungan akan dikenakan. Jadi ada baiknya anda segera mengganti plat nomor kendaraan anda kembali ke standard.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan merazia kendaraan bermotor yang menggunakan pelat nomor kendaraan yang sudah dimodifikasi. Razia itu dilakukan terkait makin banyaknya pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran dengan memodifikasi pelat nomor. 

Kepala Bagian Registrasi dan Identifikasi Polda Metro Jaya AKBP Teddy Minahasa mengatakan pelat kendaraan resmi dibuat seragam sesuai dengan bunyi Pasal 68 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut berbunyi “Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.”

Teddy menyebutkan, pengemudi kendaraan yang tidak menggunakan pelat resmi dapat djerat Pasal 280 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksinya, denda paling besar Rp 500.000 atau kurungan dua bulan

Karena itu, Teddy mengingatkan kepada masyarakat untuk menggunakan pelat kendaraan terbitan Kepolisian RI. “Selain terbitan Polri, berarti melanggar undang-undang,” kata dia, Senin (7/2). Ia menyarankan, jika pelat nomor hilang atau rusak, pemilik kendaraan diharapkan segera melapor ke pihak kepolisian. Hanya polisi yang bisa menerbitkan pelat kendaraan sesuai dengan persyaratan dan tertuang dalam undang-undang.

Pada kesesempatan terpisah, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Royke Lumowa mengatakan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang semakin parah, kebijakan radikal bisa ditempuh oleh Polda Metro Jaya, antara lain pembatasan penggunaan jalan oleh kendaraan bermotor secara bergiliran berdasarkan warna kendaraan terang dan gelap.

“Itu memang salah satu kebijakan radikal jangka panjang untuk mengatasi kemacetan. Untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi melalui warna atau pemberlakuan pelat nomor ganjil-genap, tidak salahnya dapat diuji coba,” katanya. 

Penitipan Motor di Bekasi Bakal Dikenai Pajak

Pemberlakuan pajak terhadap usaha penitipan sepeda motor ini dilakukan karena setiap tahun jumlah tempat usaha tersebut bertambah yang saat ini mencapai ratusan tempat. Mereka berada terutama di sekitar terminal, stasiun, maupun pintu masuk dan keluar jalan tol.

Sejumlah tempat usaha penitipan motor mengaku kaget bila harus membayar pajak, namun tidak sedikit yang mendukung upaya Pemkot Bekasi untuk menambah pamasukan kas daerah. “Asal memang benar-benar diterapkan, toh selama ini kami juga sudah keluar uang untuk pungli dari oknum yang ngaku petugas atau preman,” kata Kirman, satu pemilik penitipan motor.

Namun pemilik usaha lainnya mengaku keberatan dengan pajak itu. “Usaha yang saya buka ini kan kecil-kecilan, cuma pakai halaman saja, masih juga dimintai pajak padahal hasilnya nggak seberapa. Seharusnya parkiran di mal, ruko atau kantor yang digenjot supaya masuk ke kas daerah. Sudah susah dibikin susah lagi,” keluh Yanto, pemilik penitipan motor.

Selain pajak kepada usaha penitipan sepeda motor ini, Pemkot Bekasi juga memberlakukan kenaikan pajak parkir yang dikelola swasta dari 15 persen menjasi 25 persen. DPRD Kota Bekasi yang telah melakukan revisi terhadap Perda No 16 Tahun 2001 tentang pajak parkir swasta ini.

Kabid Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi Udi Subaidi mengatakan, sejak 9 tahun terakhir Kota Bekasi tidak pernah meberlakukan kenaikan pajak parkir swasta. Dalam ketentuan Perda No 16 Tahun 2001 pengelola parkir swasta dikenakan pajak sebesar 15 persen. ”Sekarang ini pajak parkir swasta menjadi 25 persen dan ini telah berlaku sejak November lalu,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan pajak parkir swasta ini hanya 10 persen dari pajak parkir swasta sebelumnya yang hanya 15 persen. Pajak parkir ini dibebankan kepada pengelola parkir swasta yang harus membayar 25 persen per bulan dari total konsumen yang memanfaatkan jasa parkir tersebut.

“Kenaikan pajak parkir swasta dan penetapan pajak penitipan sepeda motor tentunya akan membuat pemasukan lebih banyak bagi kas daerah Kota Bekasi,” ucap Udi.

Pihaknya kini tinggal mensosialisasikan kedua pajak ini kepada masyarakat. “Namun masih tunggu peraturan pendukung pelaksanaannya,” paparnya. 

Kantor Pajak "Drive Thru" Pemda DKI

Untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta berusaha mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak. Salah satunya adalah membangun dua kantor pajak drive thru di kantor Samsat Jakarta Timur, Jalan DI Panjaitan, dan Samsat Jakarta Utara, Jalan Gunung Sahari, untuk melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Upaya itu dilakukan untuk mencapai target pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD DKI 2011 sebesar Rp 11,5 triliun. Sebelumnya, pada 2010 Dinas Pelayanan Pajak DKI telah melampui target pendapatan, yaitu Rp 11,65 triliun atau sekitar 110 persen dari target awal Rp 10,08 triliun.

Dengan adanya dua kantor pajak drive thru, wajib pajak tidak perlu datang lagi ke kantor pelayanan pajak untuk membayar PKB dan BBNKB. Saat memperpanjang surat tanda kendaraan bermotor (STNK), wajib pajak dapat langsung mendatangi kantor samsat di wilayah masing-masing. Upaya itu bukan satu-satunya yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak DKI untuk meningkatkan pencapaian pendapatan pajak daerah.

”Paling tidak ada tujuh langkah yang akan kami lakukan tahun ini untuk meningkatkan pajak daerah. Minimal kami bisa mencapai 100 persen dari target,” ujar Iwan Setiawandi, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Sabtu (15/1/2011).

Ketujuh langkah tersebut, di antaranya, restrukturisasi organisasi dinas pelayanan pajak; peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya manusia; pemanfaatan landasan hukum, seperti penerapan peraturan daerah baru tentang pajak daerah; intensifikasi fasilitas pelayanan pajak; dan penegakan hukum.

”Yang paling prioritas yaitu memperbaiki sistem layanan kepada wajib pajak karena pada dasarnya pelayanan yang baik akan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Kemudian, peningkatan koordinasi dengan stakeholder dalam memperluas layanan pajak,” paparnya.

Selain itu, pihaknya akan melanjutkan pembangunan gerai-gerai pajak di mal atau pusat perbelanjaan untuk pelayanan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, serta pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.

Saat ini sudah ada lima gerai pajak yang didirikan, yaitu di mal Senayan City Shop Unit Nomor 6-12, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat; Pondok Indah Mal 2, Lobby South Skywalk lantai dasar, Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan; Mal Artha Gading, Jakarta Utara; Mal Taman Palem, Jakarta Barat; dan Pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur.

Kelima gerai pajak di pusat perbelanjaan tersebut buka Senin-Jumat pukul 09.00-17.00 dan Sabtu pukul 09.00-15.00. ”Untuk pembangunan kantor gerai pajak di mal-mal di tahun ini, kami sedang melihat mal-mal mana saja yang bisa punya akses untuk fasilitas kantor pajak,” tuturnya.

Konsep pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dengan peningkatan pelayanan pajak mendapat dukungan dari Gubernur DKI Fauzi Bowo. Pasalnya, pendapatan pajak daerah memberikan kontribusi paling besar bagi pencapaian target PAD Provinsi DKI setiap tahun.

”PAD merupakan sumber kehidupan dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Karena itu, ke depan pelayanan publik, termasuk pembayaran pajak, akan ditingkatkan dengan meminimalkan birokrasi sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik,” kata Fauzi.

Dengan peningkatan PAD tersebut, Fauzi juga berharap penyerapan APBD DKI 2011 bisa lebih baik daripada tahun 2010 yang mencapai 82,4 persen atau Rp 22 triliun dari total APBD DKI 2010 sebesar Rp 26,71 triliun. ”Ini hampir sama dengan penyerapan APBD tahun 2009, namun tahun 2010 dengan jumlah anggaran jauh lebih besar dari tahun 2009,” ujarnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Sukri Bey menyatakan pendekatan pelayanan pajak kepada wajib pajak memudahkan pembayaran berbagai jenis pajak dalam satu kantor pelayanan pajak. Terbukti, memasuki minggu kedua Januari 2011, jumlah pendapatan pajak daerah telah mencapai Rp 3,41 miliar. Sebanyak Rp 3,2 miliar di antaranya dari pendapatan pajak hotel.

Tol Kunciran-Bandara Soetta Siap Dibangun Pemkot Tanggerang

Moblitas warga Tangerang ke Bandara Udara Soekarno-Hatta atau sebaliknya, belakangan ini sangat tinggi. Untuk memperlancarnya , Pemkot Tangerang bekerjasama pemerintah pusat dan swasta siap membangun akses jalan Tol Kunciran-Bandara pada tahun 2012.

Ini dilakukan karena Pintu M 1 atau yang dikenal pintu belakang, tidak lagi diperbolehkan menjadi tempat lalulalang warga.

Informasi dihimpun Pos Kota, tol sepanjang 14,191 km dengan luas lahan 133,82 hektar ini basic desainnya sudah selesai dibuat pemerintah pusat dan rencana detilnya tengah disusun, sehingga Pemkot Tangerang yang memiliki tugas mensosialisasikan dan memfaslitasi pembebasan lahannya sudah bisa dilakukan di tahhun 2011.

Berdasar rapat di Balaikota awal pekan ini, disebutkan ada 5 wilayah kecamatan di Kota Tangerang lahan penduduknya bakal terkena pembebasan, yaitu Kecamatan Benda, Batuceper, Tangerang, Cipondoh dan Pinang. Rentang tol inipun akan membangun 4 interchange, yaitu Interchange Jalan Husen Sastra Negara, Jalan Benteng-Betawi, Jalan Tirtayasa, dan Jl. Kunciran.

Sekda Kota Tangerang HM Harry Mulya Zein berharap dengan tol ini nantinya pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang, khususnya kawasan dilintasi tol akan semakin baik lagi. Kemacetan arus lalulintas di Kota Tangerang diharapkan akan bisa dicairkan dengan keberadaan tol ini.

Sementara pemerintah pusat berharap dalam penyediaan lahan bagi pembangunan ruas tol yang masuk program Jakarta Outer Ring Road (JORR) II ini nantinya tidak mendapatkan kendala

Truk Dilarang Masuk Tol di Jam Sibuk (05.00 s/d 09.0 - 15 s/d 22)

Guna mengatasi kemacetan akibat gangguan kendaraan angkutan besar, Polda Metro Jaya akan memberlakukan pembatasan jam operasional angkutan jenis ini, seperti truk jenis tronton, trailer dan lainnya mulai 1 April 2011.

Pemberlakuan jam operasional angkutan berat pada jam sibuk ini masih menunggu payung hukum yang rencananya selesai pada akhir Januari.

"Peraturan akan belaku pada 1 April 2011. Akhir bulan ini aturan hukumnya sudah jadi," ujar Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Royke Lomuwa, Kamis 13 Januari 2011.
Menurut Royke, persiapan seperti pemasangan rambu sudah akan dilakukan setelah payung hukum selesai. Sehingga, pada bulan Febuari ini akan dilanjutkan dengan sosialisasi.

Saat pemberlakuan dilaksanakan, petugas di lapangan sudah diinstruksikan untuk menilang kendaraan yang melakukan pelanggaran karena masih beroperasi pada jam sibuk. "Kalau bulan Maret akan melakukan pelarangan dan sanksi teguran," ujarnya.

Pembatasan kendaraan berat ini diberlakukan karena dampak muatan akibat kendala kendaraan yang mengangkut muatan dalam jumlah besar berdampak sangat luas. Kendaraan bermuatan biasanya akan berjalan dengan pelan dan menghambatan lalulintas.

"Setiap hari ada saja truk yang mogok. Ini sangat menganggu lalulintas di jalan tol maupun non tol," ujarnya.

Nantinya, kendaraan besar ini tidak boleh beroperasi pada jam 05.00 sampai 09.00 WIB dan pada pukul 15.00 sampai 22.00 WIB. "Di luar itu tentu diperbolehkan," katanya.

Dengan pembatasan jam operasional kendaraan besar ini, diharapkan juga ada koordinasi dengan pihak terkait seperti Bea Cukai dan Pelindo, agar kegiatan bongkar muat ekspor dan impor tidak terganggu.

Busway Koridor XI "Pulogebang-Kampung Melayu" Beroperasi Oktober 2011

Pembenahan sektor transportasi kota terus digalakkan oleh Pemda DKI, salah satunya adalah pembenahan alur transportasi Busway (kapasitas dan wilayah operasi). Wilayah operasionalnya terus dikembangkan agar mampu meng-cover wilayah Jakarta sekitarnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengoperasikan bus Transjakarta Koridor XI, Pulogebang-Kampung Melayu, pada Oktober 2011. Guna mempercepat proses pelaksanaannya, persiapan lelang akan dilaksanakan pada Februari 2011.

Kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Udar Pristono mengatakan, bila tidak ada hambatan, pada Mei atau Juni pemenang tender sudah dapat menandatangani kontrak.

"Kami usahakan mempercepat teknis perencanaannya, ini merupakan tantangan untuk bisa mengoperasikan Transjakarta Koridor XI," ujar Udar di Jakarta, Senin malam, 10 Januari 2011.

Pembangunan koridor tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp180 miliar, sedangkan bus yang dibutuhkan sebanyak 44 bus gandeng. Koridor ini diharapkan dapat mengangkut sekitar 30 ribu penumpang per hari di Jakarta Timur dan sekitarnya.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Darmaningtyas, menilai pemilihan rute Kampung Melayu-Pulogebang untuk busway sudah tepat. Meski demikian, rute busway yang sebenarnya dibutuhkan warga DKI adalah Ciledug-Blok M. "Tapi itu memang tidak bisa diadakan karena lebar jalan yang terbatas," tuturnya. 

Rute Transjakarta Koridor XI, lanjut dia, dapat mengangkut masyarakat yang berasal dari Bekasi Utara dan Jakarta Timur. Namun rute ini tidak terlalu signifikan mempengaruhi kepadatan kendaraan di Jakarta. Dia berharap pengoperasian bus dapat dilakukan secara optimal.

Sayangnya, rencana Pemprov untuk bisa mengoperasikan 15 koridor kemungkinan tidak bisa dilakukan. Terutama untuk Koridor XIII (Ciledug-Blok M), Koridor XIV (Kalimalang-Blok M), dan Koridor XV (Depok-Manggarai). TransJakarta hanya akan dibangun hingga koridor XII (Tanjung Priuk-Pluit).

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), Sarwo Handayani, membenarkan hal tersebut. Dia menjelaskan untuk tahun anggaran 2011, penambahan koridor busway hanya dilakukan untuk koridor XI dengan rute Kampung Melayu-Pulogebang. Pada 2012 akan membangun Koridor XII dengan rute Tanjungpriok-Pluit.

Menurutnya, kemampuan anggaran Pemprov DKI untuk melanjutkan tiga koridor lainnya tidak memadai. "Kami melihat kemampuan anggaran daerah," katanya.

Setelah dikaji ulang, ternyata jalur busway yang harus dibangun di tiga koridor tersebut tidak dapat dilakukan tanpa membuat jalan layang.
Misalnya seperti koridor yang akan melalui kawasan Pasar Minggu (Koridor XIV), tidak mungkin tanpa jalan layang, karena jalur jalannya sempit.

Dengan lebar yang ada sekarang, lalu lintas di jalur tersebut selalu mengalami kemacetan yang parah. Maka, pilihan yang paling baik adalah dengan membangun jalan layang.

Hanya saja, butuh waktu yang cukup lama dengan kebutuhan dana yang sangat mahal untuk merealisasikan hal tersebut. Pembangunan tiga koridor itu mungkin bisa dilakukan jika Pemprov DKI mendapatkan bantuan dana cukup besar dari pihak ketiga.

Jalur Busway Akan Bebas Dari Bus Reguler

Setelah sterilisasi jalur, Pemprov DKI bakal sterilkan lintasan busway dari bus reguler. Pencabutan izin trayek akan dilakukan pada Februari 2011 atau bulan depan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono, mengatakan saat ini hampir 50 persen izin trayek bus reguler bersinggungan dengan jalur busway. Sehingga harus ditertibkan agar laju busway dapat lebih optimal. Untuk tahap awal, bus regular yang akan di cabut trayeknya adalah jalur Grogol-Cililitan.

Menurut Pristono hal itu untuk memperlancar pengoperasian bus Transjakarta. Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan bus Transjakarta sebagai transportasi massal. Menurut Pristono, kebijakan pencabutan trayek ini memang sudah menjadi bagian dari proyek busway. “Kita akan cabut ijin trayek bus regular, baik PPD atau Mayasari Bakti. Kita akan lakukan pada awal Februari,” kata Pristono.

Menurut Pristono, pencabutan ijin trayek ini tidak akan bermasalah dengan perusahaan bus regular. Sebab, perusahaan tersebut sudah menjadi operator dari bus transjakarta. Namun, Pristono menegaskan, pencabutan trayek ini, tidak akan mematikan perusahaan tersebtu. “Rute Grogol-Cililitan ini nantinya akan di pindah ke rute lain yang masih membutuhkan dan tidak bersinggungan dengan busway,” terangnya.

Kepala Personalia Mayasari Bakti Ajang Sodikin mengatakan melihat keberadaan busway koridor IX dan X , hal itu memang memengaruhi keberadaan bus reguler. Menurutnya, jika selama ini banyak masyarakat yang mengandalkan patas sebagai alat transportasi massal, masyarakat akan memilih busway.

Yang terpenting adalah harus dipikirkan kesiapan Busway untuk meng-cover kebijakan ini, jangan sampai dengan alasan operasional masyarakat akan menjadi korban. Transportasi menjadi urat nadi aktifitas masyarakat kecil.

Kabag Ops Polres Jakarta Barat Terluka Dalam Bentrokan Warga DI Tubagus Angke

ilustrasi

Seorang anggota polisi menjadi korban tawuran dua kelompok warga di Gang BNI, Jalan P Tubagus Angke, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Minggu (9/1/2011) malam. Korban bernama AKBP Parmin adalah Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Jakarta Barat.

Ia terluka parah di bagian muka terkena lemparan batu dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saat itu, ia tengah berusaha melerai dua kelompok massa yang terlibat bentrokan sejak pukul 16.00. Namun, kedua kubu tak menghiraukan imbauan polisi dan terus saling melemparkan batu dan benad apa saja yang ada di sekitarnya.

Selain itu, beberapa petugas kepolisian juga sudah banyak yang mengalami luka-luka. Sejumlah petugas polisi tampak meringis sambil memegangi kakinya karena terkena lemparan benda keras.

Tawuran dua kelompok massa terjadi sejak pukul 16.00 dan belum berhasil dilerai hingga berita ini ditulis sekitar pukl 20.15. Pasukan dari Polda Metro Jaya telah diturunkan dan berusaha melerai dua kelompok dengan menembakkan gas air mata.

sumber ; kompas.com

Jakarta Property Market Outlook 2011

Tingkat permintaan bersih tahunan sektor perkantoran dan kondominium di Jakarta pada tahun 2010 masing-masing mencapai 37% dan 58%, atau lebih tinggi dibanding permintaan bersih yang dicapai di tahun 2009.

Membaiknya tingkat permintaan tersebut menjadikan tingkat hunian perkantoran mengalami kenaikan sekitar 3% selama tahun 2010, sementara tingkat penjualan kumulatif unit kondominium naik sebesar 1,5%. Hal ini cerminan membaiknya pasar properti di Jakarta tahun 2010 yang tumbuh cukup signifikan dari permintaan maupun harga sewa dan harga jual. 

Demikian Coldwell Banker Commercial melalui siaran persnya, dalam Jakarta Property Market Outlook 2011, 

Dengan kondisi demikian telah memberikan dorongan kepada harga sewa ruang perkantoran dan harga jual kondominium di Jakarta bergerak positif sebesar 2,4% dan 2,2%. 

Meskipun Coldwell Banker mencatat terjadinya penurunan permintaan bersih ruang ritel selama tahun 2010 lebih diakibatkan oleh terbatasnya pasokan baru yang masuk ke pasar dibanding tahun sebelumnya. Meskipun pertumbuhan permintaan sektor ritel ini masih lebih tinggi dibanding pasokannya sehingga tingkat hunian mengalami kenaikan sebesar 0,7% selama 2010.

Menurut Coldwell Banker berdasarkan pertumbuhan harga sewa atau harga jualnya, semua sektor properti Jakarta saat ini telah melewati siklus terendahnya semenjak terjadinya global krisis di akhir tahun 2008, dan terus bergerak kearah yang lebih positif. Diantara semua sektor properti, pasar perkantoran merupakan sektor dengan kinerja paling baik dan saat ini memasuki siklus percepatan kenaikan harga sewa.

Sejak awal perkembangannya, kinerja pasar properti di Jakarta memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kondisi ekonomi sebagai penggerak pertumbuhan sektor properti selama ini. Keterkaitan yang erat tersebut ditunjukan oleh beberapa indikator ekonomi seperti pada grafik-grafik di bawah ini.

Kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap kinerja pasar properti setiap periodenya. Kinerja pasar perkantoran di Jakarta berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat investasi. 

Permintaan terhadap ruang perkantoran mengalami kenaikan pada saat ekonomi tumbuh positif dan investasi meningkat, begitu pula sebaliknya. Hal ini berlaku juga untuk sektor ritel dimana permintaan ruang ritel berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi.

Tidak seperti kinerja pasar perkantoran dan ritel, kinerja pasar kondominium lebih dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat suku bunga yang berlaku. tingkat permintaan unit kondominium cenderung menurun pada saat suku bunga tinggi, begitupun sebaliknya, jumlah transaksi unit kondominium mengalami kenaikan pada saat suku bunga berada ditingkat yang lebih rendah. 

Hal ini terjadi karena pembelian unit kondominium masih cukup tergantung terhadap fasilitas Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) dari perbankan. Disamping itu dengan menurunnya tingkat suku bunga maka kondominium menjadi salah satu alternatif investasi yang lebih menjanjikan dibanding simpanan perbankan.

Kinerja pasar properti di Jakarta terus menunjukan indikasi yang semakin positif selama tahun 2010 ini. Membaiknya kinerja pasar properti tersebut ditunjukan oleh indikator-indikator berikut ini:

• Aktivitas konstruksi yang semakin aktif baik di dalam pusat kota maupun di luar kawasan pusat kota
• Meningkatnya jumlah proyek baru yang diluncurkan ke pasar
• Meningkatnya jumlah transaksi penyewaan dan penjualan hampir disemua sektor properti
• Rata-rata tingkat hunian dan penjualan mengalami kenaikan
• Harga sewa dan harga jual beberapa sektor properti menunjukan pergerakan yang positif

Pemda DKI Bangun 6 Puskesmas dan 1 RSUD

RSUD Cengkareng

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dengan biaya terjangkau, Pemprov DKI pada tahun ini akan membangun 6 puskesmas kecamatan dengan fasilitas rawat inap dan 1 rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta Selatan. Dengan penambahan tempat layanan kesehatan ini, melengkapi 44 puskesmas kecamatan dan 295 puskesmas kelurahan yang lebih dulu ada di DKI Jakarta.

"Kesehatan menjadi salah satu unsur yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, keberadaan rumah sakit maupun puskesmas sangat vital bagi kehidupan masyarakat," kata Dien Emmawati, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, mewakili Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, dalam Peringatan HUT ke-86 Perkumpulan dan RS Husada, Jakarta Pusat, Sabtu (8/1), dikutip beritajakarta.com. 

Keberadaan seluruh puskesmas tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kelangsungan hidup, utamanya di bidang kesehatan bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Menurutnya, selain biaya yang murah, pelayanan yang baik dan optimal, sejumlah puskesmas yang ada di Jakarta juga sudah dilengkapi dengan peralatan medis yang cukup lengkap guna menunjang kebutuhan warga ibu kota. Tidak hanya itu, untuk memberikan pelayanan prima, sejumlah puskesmas kini beroperasi selama 24 jam penuh serta didukung oleh beberapa tenaga dokter spesialis, termasuk menyediakan fasilitas seperti layaknya rumah bersalin. Salah satunya seperti di Puskesmas Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Upaya lain yang dilakukan Pemprov adalah melalui program jaminan pemeliharaan kesehatan-keluarga miskin (JPK-Gakin). Program tersebut terbukti sangat membantu meringankan penderitaan masyarakat sehingga cakupan pemanfaatnya pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada 2009 pengguna program JPK-Gakin hanya 2,3 juta warga, pada 2010 lalu jumlahnya meningkat hingga 10 persen atau menyentuh 2,5 juta warga miskin.

Keberhasilan meningkatkan pelayanan ini, membuat Pemprov DKI menargetkan 2,7 juta warga dapat dilayani melalui program itu pada 2011.

Pembangunan Tol Priok-Cikarang Dalam Proses Pembebasan Lahan

Untuk merealisasikan  Tol Tanjung Priok-Cikarang (Tanjung Karang sepanjang 47 km, masuk dalam tahap pembebasan lahan. Anggaran sebesar Rp 2,3 triliun disiapkan untuk menyelesaikan proses tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto usai bertemu Gubernur DKI, Fauzi Bowo, di Balaikota, Jumat (7/1). Djoko menjelaskan, dana yang dialokasikan untuk pembebasan tanah tersebut sudah ada di Badan Layanan Umum (BLU) Kemen PU.

Namun, tidak hanya dari PU secara langsung, Pemprov DKI juga sudah mengajukan permohonan keterlibatannya untuk mendanai pembangunan jalan tol tersebut.’’Kalau diperkenankan juga DKI ingin ikut gotong royong,’’ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya nanti, Djoko menjelaskan, pembebasan tanah itu akan menggunakan dana dari PU dulu. Kemudian, setelah prosesnya selesai, itu akan dilakukan reversing fund atau penukaran kembali dana yang sudah digunakan kepada investor.

Seperti diketahui, jalan tol Tanjung Karang rencananya dibangun sepanjang 47 kilometer dan dibagi dalam dua seksi. Seksi pertama,akan dibangun untuk menghubungkan akses tol kawasan industri di Cikarang, Bekasi, menuju pelabuhan Tanjung Priok. Seksi pertama tersebut direncanakan mulai dioperasikan pada 2011 ini. Kemudian, untuk pembangunan seksi kedua diperkirakan pembangunannya memerlukan waktu sekitar dua tahun.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Udar Pristono, pada kesempatan terpisah, berharap itu bisa membantu mengurai kemacetan lalu lintas yang biasa terjadi di ruas tersebut. Hanya, seberapa prosentasenya, hingga saat ini masih belum jelas. Bisa saja, kata dia, jalan tol tersebut bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.

Namun demikian, dari informasi yang diperolah, selain membangun jalan tol Tanjung Karang, Kementrian Pekerjaan Umum saat ini juga tengah mengerjakan proyek pembangunan jalan tol untuk ruas Cibitung-Cilincing dan juga Cimanggis-Cibitung. Kedua ruas tersebut diperkirakan selesai pada 2014 dan seluruh pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

Kapolda Metro "Tindak Tegas Debt Kolektor Bergaya Preman"

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Sutarman bakal menindak tegas siapa pun preman atau dept collector yang melakukan pelanggaran, termasuk perusahaan yang mempekerjakannya.

"Saya sudah sampaikan melalui media, siapa pun dan kelompok mana pun yang melakukan pelanggaran, saya akan tangkap," kata Kapolda di Mainhall Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (10/12/2010).
Jendral bintang dua itu menyatakan bila kelompok tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dicari siapa pemberi tugas mereka."Kalau yg menyuruh itu dari perusahaan mana, pasti akan saya tangkap," imbuhnya.

Menurut Sutarman, peristiwa bentrok dua kelompok di ruko Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat, kemarin, menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa preman.

"Silakan para direktur yg menggunakan jasa-jasa preman, yang menyuruh hukumnya sama, saya tangkap, Kita harus tegas, melanggar itu hak asasi orang, tapi ada aturan hukum," tukasnya.

Bentrokan dua kelompok dipicu oleh penarikan paksa mobil Suzuki AVP milik salah seorang anggota FBR gardu Kota Tanggerang, Minarto (35) di lampu merah tak jauh dari pintu tol Bintaro dua hari yang lalu, Rabu (08/12). Dept collector merupakan suruhan PT OMA karena pembayaran kredit yang bermasalah. Atas kejadian itu, ratusan anggota FBR pun menyerang kantor PT OMA yang terletak di Graha Niaga Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Akibat bentrokan antara anggota Forum Betawi Rempug (FBR) dengan pegawai PT Oto Multi Artha di Graha Niaga Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Timur kemarin (09/12), enam orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari sembilan belas orang yang diamankan kemarin usai bentrokan.

Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Hamidin mengatakan salah seorang tersangka adalah Oknum TNI, dan pihak kepolisian telah menyerahkan oknum TNI tersebut ke kesatuannya untuk diproses lebih lanjut.

Tersangka lainnya yang merupakan warga sipil, menurutnya akan dikenakan pasal 170 mengenai penganiayaan, dengan ancaman 7 tahun penjara

Upah Minimum Provinsi (UMP DKI) Jakarta Tahun 2011 Sebesar 1.290.000

Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta dipastikan naik tahun depan setelah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja menyepakati kenaikan UMP 2011 menjadi Rp 1.290.000. Perusahaan yang keberatan menerapkan UMP ini dipersilakan mengajukan penangguhan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI.

Kepala Disnakertrans DKI Deded Sukendar mengatakan, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja di Jakarta telah melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 196 Tahun 2010 tentang UMP 2011 dan mereka telah sepakat atas kenaikan UMP sebesar 15,38 persen terhadap UMP 2010.

"UMP 2011 telah sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak. Kami akan mendukung semuanya itu. Bagi perusahaan yang belum sanggup melaksanakannya, silakan ajukan permohonan penangguhan ke Disnakertrans," kata Deded di Jakarta Pusat, Senin (6/12/2010).

Deded menambahkan, pengusaha yang tidak sanggup membayarkan upah sesuai UMP dapat mengajukan surat penangguhan dengan memenuhi delapan syarat yang ditetapkan. Syarat utama adalah sudah ada perundingan bipartit antara pengusaha dan serikat pekerja. Syarat lainnya adalah perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut.

Jika tidak memenuhi syarat-syarat itu dan tetap tak membayar gaji karyawan sesuai UMP, perusahaan akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan ancaman hukuman penjara 1-4 tahun dan denda Rp 100-Rp 400 juta.

Koridor 9 & 10 Trans Jakarta akan Dibuka Awal Desember

Pemeritah Provinsi DKI Jakarta memastikan operasional bus TransJ koridor IX (Pinang Ranti-Pluit) dan koridor X (Cililitan-Tanjung Priok) tetap dibuka pada bulan Desember ini. Meskipun perbaikan shelter masih terus berjalan, rencana itu diusahakan tidak akan mundur.

"Tidak (ada perubahan), ya bulan Desember ini," ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Gedung Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2010).

Kapan pengoperasian itu akan dimulai, Foke belum bisa memastikan. Dia hanya memastikan semua sesuai rencana awal yaitu bulan Desember tahun ini.
"Ya pokoknya bulan Desember dan sekarang baru tanggal 3 kan," ucap pria berkumis ini.

Foke hanya menjelaskan persiapan untuk pengoperasionalan jalur ini, sudah pada tahap akhir. 'Ya kalau operasional bulan Desember ini, berarti sekarang tinggal persiapan akhir," tegasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan, Udar Pristono, tetap yakin itu akan beroperasi sesuai yang telah direncanakan.Hanya saja sampai saat ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi seperti persoalan harga bahan bakar gas (BBG) yang masih belum seragam antara perusahaan gas negara (PGN) dan Pertamina.

"Tanya ke Kementerian ESDM, katanya November keputusan turun, tapi sampai sekarang belum juga ditetapkan,” ujar pria yang akrab disapa Pris ini beberapa waktu lalu.

Selain masalah BBG, masalah lain yang mengancam pengoperasian dua koridor ini adalah kondisi halte yang mulai rusak setelah mangkrak hampir dua tahun ini. Tapi lagi-lagi Pris coba menyakinkan, pengoperasian ini tidak akan tertunda karena perbaikan halte terus dikebut sampai Desember nanti.

“Hanya saja, fabrikasi halte ini dilakukan di luar, begitu selesai bisa langsung dipasang di halte yang bersangkutan. Sedangkan perbaikan halte koridor X sudah dimulai perbaikannya," imbuh Pris.

Untuk diketahui saat ini di koridor IX ada 18 halte yang mengalami kerusakan. Begitu juga koridor X, 14 halte masih dalam keadaan tak layak pakai.

DPRD DKI Tak Setuju Pajak 10% untuk Warteg

Wacana penerapan pajak restoran sebesar 10 persen untuk warung tegal (warteg) tidak mendapat restu dari Komisi C DPRD DKI Jakarta. DPRD DKI pun mengaku siap membela para pengusaha warteg.

“Saya enggak ngerti itu wacana dari mana. Kami enggak pernah menyetujui. Tapi memang pada rapat kerja kami menyatakan, masih banyak pajak restoran yang perlu ditingkatkan itu beromset Rp60 juta per tahun,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sinta Mega di kantornya, Kamis (2/12/2010).
Menurut Sinta, kriteria rumah makannya sendiri belum pernah dibicarakan, yang mana yang beromset Rp60 juta per tahun.

“(Sebab) yang kena pajak kan restoran yang beromset Rp60 juta. Kami juga belum bahas masalah warteg. Pajak restoran itu ada di Perda Nomor 28 tentang pajak dan retribusi bukan untuk warteg. Konotasi kami memang untuk warteg adalah warung-warung yang di pinggir jalan,” jelasnya.

Kendati demikian Sinta menegaskan, kalaupun masalah warteg ini mengemuka, pihaknya siap menolak usulan itu. “Masalah warteg-nya kan masalah pembukuan. Kalau setorannya kan bill-nya. Kalau enggak ada kami kan enggak tahu omsetnya berapa,” jelas dia.

“Komisi C sendiri akan membela rakyat. Kami kan pesuruh rakyat. Tentunya kami akan panggil dinas terkait karena masalah ini harus jelas. Masa belum apa-apa sudah diluncurkan, jadi rame begini,” keluhnya lagi.