155 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi

Di negara kita tercinta terdapat 155 Kepala Daerah yang telah dinyatakan sebagai Tersangka dalam kasus Korupsi, sebuah catatan yang sangat memalukan dan sekaligus menyedihkan !!!, Kepala Daerah adalah pemimpin masyarakat yang seharusnya memberikan dan menjadi contoh bagi Rakyat yang dipimpinnya.

Mendagri terang-terangan mengaitkan korupsi para pejabat daerah ini dengan proses pilkada yang makan banyak biaya. Jadi, dalam rangka balik modal. 

"Tiap minggu ada tersangka baru. Dari 155 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi, 74 orang di antaranya adalah gubernur," ungkap Gamawan pada Rapat Kerja dengan Komite I DPD di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin 17 Januari 2011.

Kesenjangan antara dana kampanye pilkada dan gaji kepala daerah, kata dia membuat korupsi berjalan secara masif. "Dana yang dihabiskan calon gubernur untuk kampanye adalah Rp60-100 miliar. Padahal seorang gubernur dalam lima tahun masa jabatannya maksimal hanya bisa mengumpulkan Rp6 miliar," ujar Gamawan mengalkulasi.

Menurut Gmawan, gaji gubernur per bulan sekitar Rp8,6 juta. Dengan tambahan insentif ini itu paling tinggi mencapai sekitar Rp90 juta per bulan, dan paling rendah Rp34 juta per bulan. Taruhlah gubernur seperti Fauzi Bowo memperoleh Rp100 juta per bulan dari gaji plus tambahan. "Maka dalam setahun mencapai Rp1,2 miliar, dan dalam lima tahun periode pemerintahannya maksimal hanya terkumpul Rp6 miliar," kata dia.

Oleh karena itu, kata Gamawan, selayaknya pemerintah dan masyarakat kini lebih berpikir komprehensif. "Ketika seseorang menjadi kepala daerah, ia dituntut menerapkan clean government. Tapi tidak pernah disoroti proses kampanye ketika ia hendak menjadi kepala daerah," ujarnya.

Saat ini, tutur Gamawan, pemerintah sedang berkonsolidasi untuk mengevaluasi proses pengawasan terhadap kepala daerah. "Pengawasan berlapis kami terapkan di semua lini," kata Gamawan. Ia menyebutkan, ada pengawasan masyarakat, inspektorat, dan BPK. Masyarakat bahkan bisa langsung melaporkan pengamatannya langsung kepada kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

"Semua upaya pengawasan itu guna menyiasati banyaknya kasus dugaan korupsi kepala daerah. Kami berharap semua selamat, dan pemerintah pun bersih," tutup Gamawan.